Senator Ragu Terhadap Data COVID 19 yang Disampaikan Pemerintah

By Nandar Soemantri 25 Mar 2020, 07:12:17 WIB DPD RI
Senator Ragu Terhadap Data COVID 19 yang Disampaikan Pemerintah

Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur, Evi Zainal Abidin mengaku ragu dengan data yang dirilis pemerintah terkait jumlah pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di Indonesia.

Keraguan itu dia sampaikan, menanggapi pernyataan pemerintah yang kembali merilis data pandemi covid-19 pada minggu (22/3) lalu. Yaitu terdapat 514 kasus positif, 48 kasus meninggal, dan 28 kasus sembuh.

Artinya, CFR (case fatality rate) di Indonesia sudah mencapai 9,3 persen which is way above average CFR globally yang hanya dikisaran 3,4 persen (WHO 3 march 2020).

Baca Lainnya :

Menurut Evi, data yang paling mendekati fakta lapangan adalah data kasus meninggal. Berikutnya adalah data CFR global.

“Jika kita mengasumsikan CFR di Indonesia adalah 3,4% seperti halnya data global dan data kasus meninggal adalah 48 seperti release terbaru pemerintah, maka kita akan dapatkan hitungan kasus positif covid-19 yang mencapai diatas 1.400 kasus bukan lagi 514 kasus seperti yang terdata oleh pemerintah,” kata Evi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).

Tentu ilustrasi diatas bukan sesuatu yang bisa kita abaikan. Terlebih dari apa yang saya ketahui bahwa ternyata protokol penanganan covid-19 sebelum 20 Maret dari Kemenkes belum mengharuskan ODP (Orang Dalam Pantauan) yang didapat dari hasil tracing untuk dilakukan screening test.

Hal ini bisa jadi adalah menunjukkan lemahnya infrastruktur faskes dalam penanganan covid19 dan terbatasnya nakes yang kapabel untuk melakukan swap tenggorokan kepada mereka yang sudah memiliki resiko infeksi (ODP). Sehingga misal ada kebutuhan dilakukan screening test pada 1.000 orang namun karena kendala diatas maka hanya mampu melakukan pada 200 orang saja.

“Ini akan berdampak langsung kepada berapa jumlah kasus positif terdata,” katanya.

Karenanya, tidak adanya upaya pemerintah untuk melakukan screening test terhadap ODP yang telah terpapar oleh infeksi covid19 adalah cerminan kurang siapnya pemerintah akibat kebijakan awal yang cenderung melihat ringan pandemi covid19 yang melanda segala penjuru dunia ini. Protokol sebelumnya hanya mewajibkan ODP untuk lapor pada puskesmas terdekat saja sembari dilakukan cek suhu tubuh.

“Ini menggelisakan, karena terbukti bahwa 85% kasus covid19 positif sama sekali tidak memiliki symptom pneumonia (asymptomatik). Dengan kata lain, sangat mungkin ODP tersebut sebenarnya positif covid19 walau nampak asymptomatik,” ujarnya.

Sepengetahuan Evi, setelah mengunjungi posko satgas penanganan covid19 prov Jatim, protokol penanganan covid-19 versi ke-4 yang diterbitkan Kemenkes pada hari Jumat (20 march 2020) lalu baru memuat keharusan dilakukannya screening test pada semua ODP.

“Kita harus siap mendapatkan lonjakan kasus positif covid19 pada beberapa hari mendatang. Terlebih pemerintah sudah mendatangkan 150.000 Rapid test kits dan siap untuk digunakan screening test pada ODP dan mungkin juga untuk masyarakat luas yang berniat melakukan test mandiri,” terang dia.

“Bisa dibayangkan, misal ada sekitar hampir 1.000 orang yang sudah positif terinfeksi covid-19 namun belum terjangkau oleh resources dari pemerintah sebelumnya dan masih bebas beraktivitas di tengah-tengah kita. Tentu inilah bomb waktu yang kita takutkan bersama yaitu ODP positif covid19 namun berkeliaran bebas menularkan virusnya pada masyarakat luas,” sambung dia.

Oleh karena itu, penting menurut Evi untuk bersuara bersama dan meminta pemerintah untuk mendisclosed informasi terkait keberadaan dan asal alamat semua kasus positif covid19, dengan menyebut kelurahannya saja.

“Bagaimana mungkin masyarakat bisa mawas diri jika kita dibuat buta akan dimana keberadaan mereka ini (pasien-pasien positif covid19), sedang kita tak bisa menafikan ancaman penularan covid19 di lapangan mengintai di depan hidung kita,” tandasnya.

Lebih lanjut, kata Evi, keterbukaan terkait informasi kasus positif covid19 adalah sudah menjadi keharusan atas pemenuhan transparasi publik. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jika pemerintah tetap pada pendiriannya untuk merahasiakan keberadaan pasien-pasien kasus positif ini, maka sama halnya menempatkan rakyatnya pada resiko kesehatan yang sangat berbahaya sekali.

“Mungkin ini pil pahit yang harus dipilih oleh pemerintah, antara transparasi publik demi menjamin keselamatan semua rakyatnya, atau seperti yang banyak dihawatirkan banyak orang bahwa informasi kasus positif covid19 dirahasiakan kepada publik lebih dikarenakan latar belakang stabilitas ekonomi dan kepentingan bisnis orang-orang tertentu saja,” ungkapnya.

Atas nama keselamatan bangsa Indonesia, Evi meminta pemerintah untuk tidak lagi tertutup terkait asal kelurahan dimana pasien-pasien positif covid19 ini berasal.

“Insya Allah dengan edukasi yang lebih baik dan transparan terkait data kasus pandemi covid19 ini maka masyarakat Indonesia akan lebih bertanggung jawab dalam kesehariannya, memiliki solidaritas yang tinggi dengan sesamanya dan menjadikan penanganan pandemi covid19 ini lebih ringan untuk bisa kita lalui bersama sebagai komunitas masyarakat yang bersatu padu,” katanya.

“Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah patuh dengan arahan pemerintah untuk melakukan social-distancing, kini lah saatnya pemerintah berkewajiban untuk membuka data alamat (asal kelurahan) dari pasien-pasien kasus positif covid19 kepada masyarakat luas,” sambung dia. (Soe)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment