Konflik Laut China Selatan, Jangan Sampai Indonesia Jadi Ring Tinjunya

By Nandar Soemantri 03 Nov 2020, 03:52:36 WIB Opini
Konflik Laut China Selatan, Jangan Sampai Indonesia Jadi Ring Tinjunya

Oleh: Muhammad Sutisna (Direktur Maritime Strategic Center)


Lawatan Politik Michael Richard Pompeo (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat) ke beberapa Negara di Asia yakni India, Srilangka, Maladewa, Vietnam dan termasuk Indonesia dalam waktu yang berdekatan ditengah panasnya suhu politik yang terjadi di Laut China Selatan menjadi sebuah warning tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Khususnya mengenai narasi yang sama terkait  Provokasi Anti China. Bahkan menurut pria yang pernah menjabat sebagai Direktur CIA (Central of Intelligence Agency), ketika lawatannya ke Indonesia dalam acara Maulid Nabi yang diselenggarakan Gerakan Pemuda Ansor sayap kepemudaan Nahdlatul Ulama secara terang-terangan menyampaikan bahaya Partai Komunis China terhadap keberlangsungan keberagaman masyarakat dunia, dimana secara eksplisit Pompeo juga menyinggung penindasan mulim uighur hingga pelanggaran Tiongkok atas teritori Laut China Selatan.

Baca Lainnya :

Pernyataan Pompeo tersebut langsung mendapatkan respon keras dari Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia, melalui rilis resmi yang disampaikan langsung oleh Duta Besar Xiao Qian yang mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melakukan serangan tidak mendasar terhadap Tiongkok sekaligus memprovokasi Hubungan Tiongkok dengan Indonesia, dan yang paling parahnya lagi adalah mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan. Nyatanya saat ini justrulah Amerika Serikat Provokator Perang Dingin baru. Selain juga Xiao mengungkapkan bahwa Amerika Serikat adalah faktor paling berbahaya bagi perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Yang terus-terusan melakukan provokasi dengan menunjukan kekuatan armada maritimnya di kawasan tersebut.

Seperti yang kita ketahui bersama adalah dalam melihat perkembangan kondisi terkini Laut China Selatan memang cenderung dinamis, karena pada tiap harinya mengalami situasi yang berbeda-beda, yang menyebabkan belum adanya titik temu dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut. belum lagi banyaknya aktor negara yang terlibat semakin memperkeruh keadaan.  

Bila kita tarik benang merahnya sumber sengketa di kawasan Laut China Selatan adalah saling tumpang tindih batas yuridiksi wilayah maupun kedaulatan yang diklaim beberapa negara. China dan Taiwan bersama-sama mengklaim gugusan Pulau Pratas dan Macclesfield Bank. China dan Vietnam bersama-sama mengklaim gugusan Pulau Paracel. Gugusan Pulau Spratly diperebutkan antara China, Vietnam, Taiwan, Philipina, Malaysia dan Brunei. China, Vietnam dan Taiwan mengklain seluruh gugusan kepulauan ini, Philipina dan Malaysia mengklaim sebagian wilayah kepulauan sedangkan Brunei mempunyai persoalan dengan saling tumpang tindihnya Zona Ekonomi Eksklusif.

Seiring dengan berjalannya waktu konflik ini juga melibatkan Amerika Serikat. Dimana keterlibatan tersebut sangat menarik karena AS bukan merupakan pihak yang bersengketa langsung dalam klaim wilayah di LTS. dimana sejak Januari 2012, Presiden Barack Obama membuat sebuah statement di The New York Times pada tahun 2012 terkait pengurangan jumlah personel militer di kawasan Eropa, Afghanistan, dan Irak untuk dialihkan sebagian besar pasukan militer ke wilayah Asia Pasific. Sehingga dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan besar Amerika Serikat di wilayah sengketa tersebut.

Kehadiran Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan memiliki alasan sebagai  polisi global, dengan menyatakan bahwa kehadirannya dalam sengketa di wilayah tersebut hanya dalam upaya untuk menjaga kebebasan navigasi kapal di perairan internasional, menjaga perdamaian dan mengurangi risiko sengketa di kawasan, serta tidak mendukung pihak mana pun dalam sengketa. Namun kenyataannya kehadiran Amerika Serikat cenderung memberikan warna baru dalam konflik tersebut, dengan kerap kali melakukan aktifitas militer yang bisa memancing timbulnya konflik berkelanjutan. 

Bahkan sejak pertengahan tahun 2020, Amerika Serikat semakin intensif di perairan tersebut dengan  mengerahkan 375.000 tentara dan 60% dari kapal perangnya di kawasan Indo-Pasifik, serta tiga kapal induk AS telah dikirim ke wilayah tersebut. Selain itu Amerika Serikat kerap melakukan latihan militer di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu keterlibatan  Kapal tempur milik Amerika Serikat , USS Gabrielle Giffords menggelar latihan bersama dengan dua kapal Angkatan Laut Jepang, JS Kashima dan JS Shimayuki, di Laut China Selatan. Dan yang menjadi sorotan adalah ketika  latihan ini digelar situasi di Laut China Selatan sedang bergejolak. Sehingga adanya peningkatan aktivitas militer Amerika Serikat (Timoty Heath dalam South China Morning Post:2020) di Laut China Selatan, semakin memperburuk hubungan diplomatik antara Beijing dengan Washington. 

Lalu Bagaimana Sikap Indonesia?

Meskipun Indonesia tidak terlibat secara langsung diantara negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan. Namun klaim sepihak Tiongkok atas Laut Natuna membuat situasi menjadi semakin runyam. Dimana China bersikukuh melalui Nine Dash Linenya memiliki hak atas Laut Natuna yang jelas jelas bertabrakan dengan yuridiksi hukum yang dimiliki Indonesia melalui Zona Ekonomi Eksklusif, bahwa Laut Natuna adalah wilayah perairan Republik Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Ketegangan itu juga meningkat menjelang akhir tahun 2019 ketika kapal ikan milik Tiongkok memasuki perairan Indonesia yang dikawal langsung oleh Coast Guard Tiongkok. Sehingga hal ini menimbulkan polemik sekaligus kemarahan Pemerintah Indonesia dengan langsung menerjunkan personel TNI AL dan Bakamla untuk berjaga-jaga agar kapal asing tidak masuk ke dalam wilayah kedaulatan laut Indonesia.

Apakah dengan sikap Tiongkok ke Indonesia di Laut Natuna akan membuat Indonesia terjun langsung dalam konflik tersebut? menurut saya seharusnya tidak, karena akan memperuncing masalah. Bahkan bila Indonesia terlibat langsung, Indonesia yang paling dirugikan melihat letak geografis yang sangat strategis berada di pusat pusaran konflik, Indonesia bisa jadi ring tinjunya. Sehingga perlu adanya jalur diplomasi dalam menyelesaikan konflik tersebut untuk menghindari perang di Laut China Selatan. Melihat ketegangan yang semakin menjadi, posisi Indonesia disini memiliki peran besar dalam menyelesaikan kasus di Laut Tiongkok Selatan. 

Saat ini yang bisa dilakukan Pemerintah Jokowi adalah dengan melakukan diplomasi maritim serta  pendekatan multitrack diplomacy. Pada dasarnya Diplomasi Maritim itu adalah pendekatan secara soft power untuk mengatasi ancaman maritim dengan mencakup spektrum kegiatan yang menavigasi tindakan diplomatik maritim kooperatif, latihan maritim bersama, bantuan kemanusiaan, penyebaran persuasif, dan koersif. Sehingga dalam perspektif diplomasi maritime lebih menitikberatkan kepada aktifitas keamanan di wilayah maritim dibutuhkan kerjasama yang baik antar negara-negara tersebut khususnya dalam mengatasi konflik yang terjadi. Tentunya disini juga terlihat peran militer seperti TNI AL dan pendekatan soft power melalui coast guard dalam hal ini peran BAKAMLA RI sangat penting, sebagai alat diplomasi dibidang maritim untuk melakukan konsolidasi yang diprakarsai TNI AL untuk melakukan patroli bersama dengan Angkatan Laut yang dimiliki negara-negara di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia dipandang perlu mengajak negara-negara kawasan ASEAN untuk menjalin kerjasama di bidang pertahanan dengan membentuk Komando Gabungan Asia Tenggara, dimana isinya bisa meliputi Angkatan Laut di masing-masing negara maupun Coast Guard yang dimiliki setiap negara. 

Pendekatan multi track diplomacy juga penting, selain menggunakan satu unsur saja yakni militer dalam hal penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Karena pada dasarnya Pendekatan multi-track diplomacy merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John Mcdonald. konsep ini merupakan perspektif baru dari teori sebelumnya yakni track one diplomacy dan track two diplomacy yang dibuat oleh Joseph Montville di tahun 1982. Dalam teori ini mc Donald bersama sama dengan Louise Diamond mengembangkan sembilan jalur pendekatan resolusi konflik yang meliputi: pemerintah, conflict resolution professional, bisnis, warga negara  penelitian  latihan dan pendidikan, aktivisme agama, pemberi dana dan public opinion.

Pendekatan ini juga meniadakan hierakhis dalam upaya untuk mengusahakan resolusi konflik. Dengan melakukan pendekatan kompas, pendekatan baru ini memperlihatkan hubungan antara semua jalur pada yang tingkat yang sama.  Dimana setiap jalur itu memiliki sumber daya, nilai dan pendekatan-pendekatan itu sendiri. Namun meskipun berjalan sendiri, akan menghasilkan suatu sinergi dalam pendekatan konflik. Oleh karena itu Perlu adanya sinergitas antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk  membangun stabilitas keamanan regional dengan pendekatan diplomasi maritim. Selain itu jangan sampai ada negara-negara di kawasan ini memihak kepada salah satu blok yang terlibat bersitegang dalam pusaran konflik ini. Sehingga bisa ditemukan win-win solution dalam penyelesaian konflik ini yang sudah terlanjur melibatkan banyak aktor.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment